 |
| Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. |
JAKARTA - DPRD
DKI Jakarta mengakui pembahasan draft anggaran saat ini lebih
berkualitas dari sebelumnya. Hal itu tidak dipungkiri karena adanya
sikap kritis dari anggota DPRD DKI Jakarta yang baru, fraksi Partai
Solidaritas Indonesia (PSI).
"Sikap
kritis kawan-kawan PSI membuat bergaining legislatif terhadap eksekutif
menjadi lebih baik. Harus kita apresiasi hal tersebut karena
semangatnya adalah perbaikan perencanaan penganggaran di DKI untuk lebih
baik," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, di Jakarta, Senin (19/11).
Namun, katanya, sikap kritis PSI akan lebih elegan jika dilakukan sesuai waktu dan tahapan pembahasan. Dia mengatakan, bergaining yang lebih baik itu berupa pembahasan yang lebih teliti dan tidak main-main untuk pembangunan Jakarta yang lebih baik.
"Eksekutif
tidak bisa main-main lagi dalam menyampaikan paparan kinerja dan
serapan. Karena satu pertanyaan tak terjawab dengan baik akan menjadi
100 pertanyaan lainnya," ucapnya.
Terkait
pemanggilan anggota PSI, William Aditya Sarana oleh Badan Kehormatan
(BK) DPRD DKI Jakarta, pihaknya mendorong agar BK tidak menjatuhkan
sanksi kepada terlapor. Menurutnya, generasi muda itu harus dirangkul
dan diarahkan agar sikap kritisnya membangun dan lebih elegan.
"Saya
tak setuju bila BK menjatuhkan sanksi. Sebisa mungkin kita arahkan
untuk kedepan dengan semangat kebersamaan dan kekompakan kebon sirih,"
tegasnya.
Anggota
fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengaku telah
menjelaskan alasan dirinya membuka temuan anggaran janggal lem Aibon
senilai Rp 82 miliar dalam draft Kebijakan Umum APBD Prioritas dan
Plafon Atas Sementara (KUAPPAS) DKI 2020. Dia memastikan, BK DPRD DKI
Jakarta belum memberikan keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepadanya.
"Saya
sudah melakukan konfirmasi dan tanya jawab dengan anggota BK tapi belum
ada keputusan apapun. Baru tanya jawab dengan BK agar mereka tahu duduk
masalahnya," katanya.
Meski
dipanggil BK, dirinya meyakini tidak ada yang dilanggar dalam membuka
anggaran ke publik meski belum dibahas dengan DPRD DKI Jakarta. Bahkan,
dia menilai jika anggaran yang dibuka ke publik merupakan hasil
pembahasan merupakan kemunduran.
"Kalau
saya sesuai prinsip akan membuka anggaran di DKI. Dan saya akan tetap
menggunakan platform media sosial untuk berkomunikasi dengan konstituen
saya. Saya nggak mau kompromi. Menurut saya tidak ada yang dilanggar,"
tegasnya.(BW)