Aksi Ormas Kota Bekasi Tuntut Kelola Lahan Parkir di Minimarket Viral

Aksi organisasi masyarakat Kota Bekasi menuntut pengelolaan lahan parkir di minimarket di Kota Bekasi, Rabu (23/10). Foto : Ist

BEKASI - Video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan aksi organisasi massa gabungan di Kota Bekasi berunjuk rasa di sepanjang Jalan Siliwangi, Bojong Rawalumbu, dan membentangkan spanduk di depan SPBU 34-17145. Mereka menuntut pengelolaan parkir di sejumlah minimarket menjadi viral.

Menanggapi aksi organisasi masyarakat yang viral itu, Ketua Forum Betawi Rempug (FBR) Kota Bekasi, Noval Said mengatakan, aksi unjuk rasa pada 23 Oktober 2019 itu berawal dari penolakan salah satu pengelola minimarket di Bekasi dengan kehadiran juru parkir dari pihak ormas. Ia mengungkapkan, pihaknya merasa terusir oleh pengusaha tersebut, yang dituding memiliki beking aparat mulai dari polisi hingga TNI.

Mereka, organisasi masyarakat itu, merasa tersinggung karena merupakan putra daerah. Mereka selama ini, aku Noval Said, sudah berkoordinasi dengan Bapenda, melalui UPTD Kecamatan Rawalumbu. "Kami pun bagikan hasil pengelolaan parkir," ungkap Noval saat dihubungi CNNIndonesia.

Seperti diketahui, ratusan anggota ormas di Bekasi turun ke jalan atas peristiwa tersebut. Mereka berunjuk rasa di sepanjang Jalan Siliwangi, Kelurahan Bojongrawalumbu. Mereka membentangkan spanduk di areal depan SPBU 34-17145, tempat yang berdampingan dengan lokasi mereka terusir dari minimarket.

Dalam aspirasinya, pengunjuk rasa menuduh pihak penegak hukum memihak oknum pengusaha yang dinilai menyalahi aturan.

"Kami tak ingin menuntut macam-macam. Hanya ingin diberdayakan sebagai putra daerah. Pengelolaan parkir, dari pendapatan yang kami terima juga kami berikan ke pemda. Kami tahu PAD Kota Bekasi yang sedang bangkrut," kata Noval menegaskan.Namun demikian, Noval membantah pihaknya menuntut seluruh parkir minimarket di Bekasi yang jumlahnya ratusan untuk dikelola ormas. Seperti diketahui, dari video tersebut diketahui tuntutan meluas agar pengelolaan parkir diberikan kepada seluruh ormas di Bekasi.

"Tidak, itu hanya tuntutan yang berkembang di lapangan [saat demo]. Kita tidak membawa agenda itu," tegas Noval.

Pemerintah Kota Bekasi belum merespons polemik campur tangan ormas di isu pengelolaan parkir tersebut. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda masih menolak berkomentar setelah beberapa kali dihubungi.

"Saya masih rapat. Nanti, nanti," kata Aan saat dihubungi.(Rep8/CNN)